peraturan tentang parkir. 03/2012, sebagaimana telah diubah terakhir dengan. peraturan tentang parkir

2. Perda DKI Jakarta sudah mengatur sanksi bagi mereka yang suka asal parkir. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 15. 2. Parkir didalam terminal / sub terminal tarif retribusi parkir ditetapkan besarnya : a. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN . 27 Tahun 1959; UU No. KETENTUAN PENUTUP. Baca juga: Liputan Arus Mudik dan Wisata dalam Merapah Trans Jawa 2022 Dalam Pasal 20, disebutkan bahwa warga atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor wajib mempunyai atau menguasai garasi. go. E. Kejelasan Aturan Parkir Gratis di Alfamart dan Indomaret hingga Komentar Warga. 22 Tahun 2009; UU No. Indonesia, Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 16. Khusus Parkir, f. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal. PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA WAI,JKOTAPALEMBANG, bahwa dengan ditetapkannya Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengintensiikan penerimaan Pendapatan Asli. 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 105/drjd/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir direktur jenderal perhubungan darat, menimbang : a. Bidang. 12 Tahun 2001 tentang Tata-Tertib Pengelolaan Perparkiran, pada Bab I, pasal 1 dijelaskan. KOMPAS. Ini termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Parkir; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2008. Rambu Lalu Lintas adalah. Bagian Keempatbahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,. Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Parkir Di Kota Bekasi. Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 ttg Retribusi Tempat. Nomor. Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 tahun 2006 tentang Pelayanan Retribusi Parkir, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. Terminal, Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir Kota Semarang dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua). 1997 beserta aturan pelaksanaannya, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Kota Surabaya ; b. ABSTRAK: a. Disahkan pada 18 Mei 2021, Berlaku mulai 19 Mei 2021. 2017. TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. ABSTRAK: a. ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pelayanan parkir di lokasi parkir insidentil kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan parkir dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; bahwa dengan adanya perkembangan. 3. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan. Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016. Untuk sementara, disinsentif tarif parkir hanya diterapkan bagi jenis kendaraan mobil berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Hal ini bertujuan agar gas buang dalam kabin terdorong keluar dan. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1. ABSTRAK: dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dalam upaya mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pjak PArkir, perlu meninjau dan merubah kembali Perda Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak PArkir, perlu disesuaikan. T. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahaPAKAIAN PETUGAS PARKIR. Besaran tarif pajak parkir atau retribusi parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir 3. Karcis parkir, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer maupun mesin cash register sebagai bukti transaksr/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif Pajak sebesar 30% (tiga puluh persen). Sebagai bentuk. Mengenal Hukum Parkir di Jalan Umum. suatu benang merah tentang keberhasilan dari pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar ini dit- erapkan di Kota Makassar. 11 Seri C. parkir pada TIP melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJT dapat melakukan penertiban. Parkir menurut statusnya sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang No. bahwa Pajak Parkir merupakan satu sumber Pendapatan Daerah. Ketentuan Pasal 10 diubah; 3. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota. Kemenag menyebut parkir kendaraan di jalan depan rumah hukumannya haram. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka JalanParkir liar bagi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21. Aturan terkait parkir kendaraan roda empat sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. Pasal 57 ayat (2) mengatur “dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sserta peningkatan penerimaan maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara online sebagaimanaTipe Dokumen. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir 3. Larangan lokasi. Objek Ketentuan pada ayat 2 (dua) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat Parkir di luar. Terutama di tempat publik, seperti mall, hotel, basement maupun perkantoran. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR. 20 hal. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat IINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,. 18 Tahun 2002 dan Perda No. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksana parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diatur dalam. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11. 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan sarana yang ada pada saat ini; b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retnbusi Peiayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Ka bu paten Bogor Tahun 2003 Nomor 134); 9. Peraturan kost ini diberlakukan agar membuat penghuni kost lainnya merasa nyaman dan aman. Judul. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang. PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Menimbang : Mengingat : DENGAN RAHMATTUHAN TANG MAHA. PERHITUNGAN BESARAN SEWA; 4. T. 5. 2. TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,. Rem parkir : a) dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi Kendaraan dalam keadaan berhenti pada . Legalitas Tukang Parkir. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor60);. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa. Glosarium. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. com - Keberadaan juru parkir liar yang meresahkan masyarakat menjadi sorotan belakangan ini. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 16. 2. 2. tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan dimaksud. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan dan muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir? III. Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 9. bahwa dengan ditetapkan undang-undang nomor. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. parkir. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan. menggunakan rumus dibawah ini;TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2010. PERGUB ini mengatur mengenai tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi, dan biaya penderekan/ pemindahan kendaraan bermotor. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir , maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kota Yogy a karta; b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Aturan parkir kendaraan. 000. 28 Tahun 2009, UU No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR ABSTRAK: Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna. 2013/No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau &Ink bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 43 tahun 1993 • Suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat sementara) PP No. 45. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berakaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk. go. kemenhub. Ketentuan Umum; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Izin menyelenggarakan tempat parkir khusus. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan Jalan, baik. Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PARKIR. Oleh karena itu, sebagai contoh, kami berpedoman pada Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Parkir Elektronik (“Perwali Kotamobagu 12/2018”). parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar; b. Tidak hanya itu, ada 10 area terlarang untuk parkir mobil yang wajib Anda ketahui, yaitu: Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan. 20. UU nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ atau Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan undang-undang parkir mobil sembarangan mengatur hal tersebut. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara. Pembuatan rambu-rambu garis parkiran tentu tak bisa sembarangan. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, 14. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelanggaraan. 7, Bagian Hukum Pemkot Mataram. pelataran parkir. . B. Apa Aturan Parkir Di Pinggir Jalan? Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38, tertulis aturan sebagai berikut: Pasal 38 Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2021 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 2020. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan tempat khusus parkir sehingga perlu disesuaikan; d. Tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287 ayat 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 10. Petunjuk Pelaksanaan Perad Kota Surakarta No 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2001 tentang retribusi Parkir di tepi jalan umum terkait seragam parkir dan kelengkapannya saat ini sudah tidak sesuai dengan. TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Tidak hanya itu, ada 10 area terlarang untuk parkir mobil yang wajib Anda ketahui, yaitu: Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan. com - Beberapa waktu lalu, viral di Twitter unggahan foto spanduk ' parkir gratis ' di dua minimarket Alfamart dan Indomaret, Rabu (27/10/2021). Ani menjelaskan, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di. peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan di kabupaten kuningan ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan parkir berlangganan sesuai ketentuan Perda Kabupaten Kuningan No. ABSTRAK: Menimbang: a. 2020/NO. Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Mengingat : 1. Padahal jelas sekali bahwa aturan parkir kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat (mobil) sudah diatur dalam Undang-undang No. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan. jam penggunaan SRP (Satuan Ruang Parkir). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:. ketentuan-ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Tipe Dokumen. " Masih. bahwa tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;. com - Dalam upaya penyediaan lahan parkir bagi masyarakat, harus ada regulasi yang mengatur ambang batas tarif parkir. 13. Maka setiap pengusahaan lahan parkir harus melalui tahapan-tahapan atau ijin pengusahaan lahan parkir kepada Pemerintah Daerah terkait sesuai. Pasal 25 ayat (3) sudah dituliskan, "Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir. RETRIBUSI-PARKIR. Pasal 44. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. METADATA PERATURAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada Juru Parkir yang melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No.